Tokoh

Trio Syaikhoh Indonesia: Penjaga Kemuliaan Wanita dan Ketahanan Keluarga Indonesia dari Liberalisme

DURASISULTRA.ID, TOKOH – Ada 3 (tiga) orang Syaikhah (sebutan untuk Ahli Agama bagi Wanita Sepuh) Indonesia yang bertahun-tahun menjadi benteng terkait isu perempuan dan keluarga. Mereka bertigalah yang membantah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Tim Pengarusutamaan Gender (KHI-PUG) Departemen Agama RI. Mereka bertiga menyusun buku “Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”. Tentu yang mengkritik counter legal draft tersebut bukan hanya mereka, namun 3 (tiga) orang syaikhah itulah yang berjuang secara intelektual dan kelembagaan di MUI, dan bantahan mereka cukup memberi pengaruh dalam menghentikan upaya kelompok liberal mengotak-atik hukum Islam di Indonesia.

 

Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo

Beliau lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 30 Desember 1946. Beliau adalah pakar fikih perbandingan mazhab asal Indonesia. Huzaemah merupakan perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Mesir dan dengan predikat cum laude.

Ia merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang kini juga menjabat sebagai rektor Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta (2018-2022).

Beliau juga aktif menjadi anggota MUI. Ia menjadi anggota Komisi Fatwa MUI sejak tahun 1987 dan anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak 1997 dan 2000. Huzaemah juga pernah menjabat sebagai ketua bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada 2000, ia diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Pengajian dan Pengembangan sosial.

Beberapa buku yang ditulisnya antara lain adalah “Pengantar Perbandingan Mazhab” (2003), “Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer” (2005), dan “Fikih Perempuan Kontemporer” (2010).

Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis, Lc., M.A.

Nama asli beliau adalah Nabilah ‘Abdel Fattah, lahir 14 Maret 1942. Beliau adalah seorang filologis, penulis, penerjemah dan dosen Indonesia. Beliau adalah seorang wanita Mesir yang menikahi seorang pria Mandailing asal Medan bernama Burhanuddin Umar Lubis, sehingga ia mengganti nama terakhirnya menjadi Nabilah Lubis.

Baca Juga  MUI: Vaksin Sinovac Halal, Namun Tunggu Penjelasan BPOM Terkait Unsur "Thoyyib"

Sejak tahun 1965, Nabilah mengajar di IAIN Jakarta, tepatnya di Fakultas Adab. Ia mengampu mata kuliah muhadatsah, insya, mahfudzhat, sastra Arab dan Sejarah Islam. Selanjutnya, Nabilah juga mengajar di Fakultas Tarbiyah dengan materi kuliah bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Kemudian mengajar bahasa Arab sejak 1973.

Beliau berhasil meraih gelar magister (1989) dan menjadi doktor wanita pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992) dalam bidang Ilmu Filologi dengan disertasi Zubdaat al-Asrar karya Syeikh Yusuf al-Taj al-Makassari.

Beliau menjadi Guru Besar Sastra Arab dan Filologi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (1994-1988), Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra di fakultas yang sama (1994), Pembantu Rektor IIQ (1972-1977) dan berbagai jabatan lainnya.

Beliau juga Ketua Umum Persatuan Cendekiawan Muslimat Sedunia, Dewan Penasihat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Indonesia, Pengurus Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA), dan anggota Dewan Pakar Agama dan Budaya, ICMI Pusat. Beliau adalah perempuan pertama yang berceramah di masjid Istiqlal pada 17 Ramadhan tahun 2000.

Anak sulung beliau bernama Prof. Amany Lubis adalah rektor UIN Syarif Hidayatullah.

Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat

Beliau lahir di Jorong Koto Marapak, Nagari Lambah, Ampek Angkek, Agam, Sumatra Barat, 6 November 1929 – meninggal di Jakarta, 15 Januari 2013 pada umur 83 tahun) adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Berkarier di Departeman Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964, ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setelah menyelesaikan pendidikan doktor di Mesir pada 1964, Zakiah membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Baca Juga  MUI Minta Peristiwa Ledakan di Makassar Tak Dikaitkan Dengan Agama Apapun

Pemikiran Zakiah Daradjat di bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Ia membidani lahirnya kebijakan pembaruan madrasah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri) pada tahun 1975. Melalui surat keputusan tersebut, Zakiah menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 70 persen dan pengetahuan agama 30 persen. Aturan yang dipakai hingga kini di sekolah-sekolah agama Indonesia ini memungkinkan lulusan madrasah berbagai jenjang diterima di sekolah maupun perguruan tinggi umum.

Zakiah merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983–1988 dan pernah menjadi anggota MPR-RI periode 1992–1997. Selain itu, ia adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengetuai bidang urusan keluarga dan anak pada masa kepimpinan Hasan Basri.

Meng-counter Pemikiran Liberal

Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Depag RI yang dikomandani oleh Siti Musdah Mulia menyusun draft Counter Legal Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam draft itu, mrk mengusulkan beberapa ide yang dinilai sangat kontroversial, seperti diperbolehkannya kawin kontrak, tidak diwajibkan adanya wali nikah, bolehnya nikah beda agama, larangan poligami, ihwal pewarisan, tentang hak cerai dan juga hak rujuk istri, iddah, dan juga nusyuz.

Pemikiran Musdah Mulia dan kawan-kawannya tersebut jelas merupakan penyimpangan dan perubahan hukum Islam serta mengubah pengertian teks-teks Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Hal seperti ini dianggap berada di luar koridor pembaruan hukum Islam, serta bisa merusak ajaran Islam itu sendiri. “Sejatinya jika mereka lebih mengkaji Islam secara mendalam, khususnya masalah hukum Islam, maka akan ditemukan bahwa hukum Islam itu sangatlah demokratis serta memperhatikan masalah keadilan. Al-Quran dan hadis misalnya, banyak mengajarkan masalah demokrasi dan keadilan, akan tetapi amat disayangkan masih banyak manusia belum memahaminya,” kata Huzaemah.

Baca Juga  Komitmen Penuhi Panggilan, HRS: Saya Minta Polisi Tak Kerahkan Pasukan Berlebihan, Tolong Umat Jangan Buat Kerumunan, Cukup Doakan dari Rumah

Penulis: Ismail Rajab
Editor: MAIM

*Judul Versi Redaksi

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *