Advertorial Nasional

Sultra Raih Predikat “Zona Hijau” Terkait Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI

DURASISULTRA.ID, NASIONAL – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mendapatkan predikat Kepatuhan Tertinggi dengan Nilai 86,65 (terkategori Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Pemprov Sultra dinilai telah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut terungkap dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 yang digelar secara virtual dari Jakarta, Senin (8/2/2021).

Pada saat acara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi juga mendapat kehormatan untuk menyampaikan testimoni. Testimoni Gubernur itu ditayangkan saat acara peluncuran berlangsung bersama dengan testimoni sejumlah tokoh lainnya di Indonesia, mulai dari menteri, kepala daerah, hingga pimpinan BUMN.

Dalam testimoni tersebut, Gubernur menyampaikan terima kasihnya kepada Ombudsman RI atas dukungannya dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik yang prima dan berkualitas, sehingga Sultra dapat memperoleh predikat kepatuhan tertinggi terkait pelayanan publik di wilayah Provinsi Sultra.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sultra, kami telah menghibahkan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sultra kepada Ombudsman RI untuk digunakan sebagai kantor perwakilan Ombudmsan RI di Sultra,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap, Ombudsman terus mengawal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi serta korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Peluncuran laporan tahunan Ombudsman tersebut bertema “Mengawal Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19”. Tema ini menggambarkan aktifitas dan capaian Ombudsman selama era pandemi, dimana seluruh penyelenggara pelayanan publik dituntut bertransformasi menyesuaikan kondisi.

Baca Juga  Latih Kepemimpinan Transformasional, Dosen FEB UMY Laksanakan Pengabdian Masyarakat

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, mengamanatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD.

Berdasarkan wewenang, tugas, fungsi, dan peran Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman Republik Indonesia berkomitmen untuk bekerja secara maksimal mendorong pemerintah agar selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, memperkuat dan membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah, serta pengawasan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan sebagai hak yang harus dipenuhi kepada masyarakat.

(MAIM/ADV)

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *