Hankam Nasional

Presiden Terbitkan Perpres Bermuatan Pemolisian Masyarakat, PILNet: Berpotensi Timbulkan Konflik Horisontal

DURASISULTRA.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah Terorisme (RAN PE) Periode 2020-2024. Rencana aksi tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, RAN PE bertujuan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ancaman ekstremisme dan terorisme.

Terdapat 3 strategi yang yang digunakan untuk mencapai sasaran pelaksanaan RAN PE tersebut, yakni:

  1. Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi)
  2. Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional.
  3. Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

Dari strategi pencegahan, salah satu fokus capaian RAN PE yakni meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan ekstremisme dan terorisme (kontra radikalisasi). Untuk itu, dinilai perlu optimalisasi peran pemolisian masyarakat (Polmas).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Nasional Publik Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menilai, kebijakan tersebut berpotensi membuat konflik horizontal dan persekusi terhadap orang-orang yang dipersepsikan sebagai terorisme.

“Soalnya sampai sekarang tidak ada ukuran yang pasti dan ajeg terkait siapa yang dapat disebut sebagai teroris,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (19/1/2021).

Erwin mengaku, kendati Perpres ini memiliki tujuan adanya peran serta masyarakat di dalam mencegah aksi terorisme dan ekstrimisme yang berkembang, tapi kebijakan ini dikhawatirkan tidak dipahami secara tepat oleh masyarakat. Sehingga, dibutuhkan penjelasan yang rinci dari pemerintah.

“Sehingga potensial membuat warga bertindak melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) terhadap siapa pun yang diduga terorisme,” tandas Erwin. (MAIM)

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca Juga  Terkait Kematian 6 Laskar, Markaz Syariah FPI Didatangi Utusan Kedubes Jerman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *