Kesehatan Nasional

PKS & MUI Harap Pemerintah Jangan Main Paksa Soal Program Vaksin, Gunakan Pendekatan Persuasif & Edukatif

JAKARTA, DURASISULTRA.ID – Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah resmi dimulai hari ini, Rabu (13/1/2021). Presiden Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksin tersebut.

Meski demikian, respon masyarakat terhadap program vaksinasi ini sangat beragam. Tidak sedikit yang tetap teguh menolak.

Namun Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, telah menegaskan bahwa semua warga Indonesia diwajibkan turut serta dalam program vaksinasi. Bahkan akan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak.

“Jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ucap Edward dalam sebuah webinar, Sabtu (8/1/2021).

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Amirsyah Tambunan, meminta kepada pemerintah untuk tidak memaksa masyakarat yang enggan disuntik vaksin Covid-19.

“Intinya perlu edukasi, sosialisasi sehingga ada kesadaran bersama. Gak boleh orang dipaksa-paksa,” katanya, dilansir Timesindonesia, Sabtu (9/1/2021).

Senada dengan hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap kepada pemerintah dapat melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif terhadap masyarakat yang masih belum siap dengan program vaksinasi.

“Kita berpesan, jangan paksa masyarakat untuk divaksin jika belum siap. Berikan waktu untuk masyarakat muncul kembali trust-nya tentang vaksin. Gunakan pendekatan persuasif dan edukatif untuk membangun kepercayaan masyarakat,” kata Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati kepada wartawan, Selasa (12/1/2021).

Editor : MAIM

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca Juga  Puluhan Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Sultra, Vaksinasi Tahap II Siap Dilaksanakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *