Politik Wakatobi

Komisi Cabang LP-KPK Wakatobi Angkat Bicara Soal Penundaan Pilkades

DURASISULTRA.ID, WAKATOBI – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak menuai protes di banyak kalangan, salah satunya Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Wakatobi.

Hajatan demokrasi desa itu dinilai sangat kontroversi dikarenakan pelaksanaannya yang terkesan tergesa-gesa dan terburu-buru.

Sekretaris Komisi Cabang LP-KPK Wakatobi, Irfan mengatakan, proses dan tahapan Pilkades, baik dari segi pembiayaan/anggaran ataupun dalam teknis pelaksanaan ditambah lagi dengan pedoman pelaksanaan pilkades kita yakni perbup nomor 37 tahun 2020 dan perbup Nomor 1 Tahun 2021, keseluruhannya bermasalah.

Ia juga memprotes terkait penghapusan terhadap beberapa point dalam Perbup terkait Visi-Misi Calon Kepala Desa.

Menurutnya, point visi-misi dalam perbup perlu dituangkan, sehingga dapat dinilai oleh masyarakat, serta diketahui sinergitas antara kehadiran calon kepala desa (cakades) dgn pembangunan daerah.

“Seharusnya ini wajib termuat, sebab visi misi calon kepala desa yang terpilih nanti dalam menjalankan pemerintahan desa, visi misi tersebut harus bersinergi dengan pembangunan di daerah/kabupaten, visi misi pemerintah kabupaten harus sinergi dengan pembangunan pemerintah provinsi dan kemudian visi-misi provinsi juga harus sinergi dengan pembangunan nasional,” ungkap Irfan kepada media ini, Selasa (23/2/2021).

Irfan menambahkan, begitu pun dalam segi pembiayaan, harus jelas regulasi sumbernya dan ketersediaanya.

“Kalau kita mengacu pada perbup yang ada baik yang 37/2020 dan Nomor 1/2021, maka sumber pembiayaan bersumber dari APBD dan APBDes, ini sangat bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi diatasnya yakni Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 112/2014 pasal 48 bahwa biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten/kota sedang bantuan dari APBDes hanya untuk kebutuhan pemungutan suara, kenyataan yang terjadi adalah semua bersumber dari APBDes. Hal ini menurutnya lagi, bertentangan dengan permendagri dan ini juga borpetensi temuan dalam penggunaan anggaran baik pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten.

Baca Juga  Ikut Serta Cegah Penularan Covid-19, Ratusan Anggota Polres Wakatobi Divaksin

“Disamping regulasi anggaran, ketersediaan anggaran juga ini sangat penting. Jangan kita budayakan bahasa “gunakan yang ada dulu”, karena sepengetahuan kami, belum ada penganggaran tentang Pilkades sebagaimana disebutkan oleh Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai desk pilkades kabupaten 1 Milayar lebih dari APBD. Dan kalau kita melihat kebiasaan pencairan APBDes di desa-desa di wakatobi ini biasanya cair pada bulan Maret atau April, jangan sampai selesai semua tahapan pemilihan kepala desa baru cair anggaran, kan kasihan panitianya,” tuturnya.

Belum lagi polemik tentang hak pilih seharusnya kita tidak mengacu pada tanggal terbit KPT-El karna bisa jadi pemilih yang bersangkutan sudah berdomisili lebih dari 6 bulan di desa tersebut namun baru diterbitkan/mengurus KTP-Elnya saat ini.

Oleh karenanya, irfan menghimbau, sebaiknya pelaksanaan Pilkades di Wakatobi ini ditunda dan perbaiki regulasinya.

“Sebagai komitmen dalam mnjalankan fungsi kelembagaan, kami dari LP-KPK akan meneruskan masalah ini ke komisi lebih tinggi yakni di provinsi, dan diteruskan ke komisi pusat di jakarta apabila tetap mnjadi polemik di masyarakat sesuai dengan prosedur kami d lembaga”, tutupnya.

Editor: MAIM

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *