technology

Kadis Kominfo Pimpin Tim Penggagas UPTD Layanan Penyiaran Sultra Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan di Jakarta

DURASISULTRA.ID, KENDARI – Rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan Penyiaran Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah memasuki tahap uji kepatutan dan kelayakan.

Kepala Diskominfo Provinsi Sultra, M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM, bersama tim penggagas telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan tersebut di Jakarta, Rabu (27/01/2021).

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberlakukan PSBB, jadi pelaksanaan ujian tersebut dilakukan secara virtual, dimana kami selaku tim penggagas UPTD layanan penyiaran berada di salah satu hotel di Jakarta, sementara itu tim penguji berada di Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri RI Jakarta,” ujar Ridwan Badallah.

Tim penggagas difasilitasi oleh Kepala Biro Umum Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra, Rahman Hasan, bersama Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala), John Loband. Sementara di pihak penggagas dipimpin oleh Kepala Diskominfo Sultra, M. Ridwan Badallah.

Ket: Ridwan Badallah Sedang Mempresentasikan Naskah Akademik Pendirian UPTD Layanan Penyiaran Sultra

Ridwan Badallah bertindak sebagai presentator naskah akademik pembentukan UPTD Layanan Penyiaran tersebut. Selama dua puluh menit, dengan gaya khasnya meyakinkan tim penguji yang dipimpin oleh Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Cheka Virgowansyah, didampingi Kepala Seksi Wilayah IV A Dit FKKPD Ditjen Otda, Veronica Aulia Kusimaningtyas dan Kepala Sub Direktorat Wilayah IV, Muhammad Yuliarto.

Setelah uji kelayakan selesai, Yuliarto mengundang tim fasilitator dan ketua tim penggagas ke kantornya untuk diberikan beberapa catatan perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik tersebut. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang didiskusikan, selain dari UPTD pelayanan penyiaran yakni, terkait isu semangat reformasi birokrasi dan perampingan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Baca Juga  TRAVELLING THE WORLD

Pada kesempatan tersebut Yuliarto menjelaskan bahwa komitmen terkait perampingan eselon untuk pemerintahan pusat dilakukan dari eselon IV hingga eselon III. sementara untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota direncanakan perampingan jabatan hanya eselon IV.

Dijelaskan, bahwa di pemerintah pusat setiap kementerian terdapat beberapa eselon I setingkat dirjen sehingga perampingan dilakuan sampai eselon II karena dirjen masih dibantu oleh direktor sebagai eselon II.

Sementara pemerintah provinsi memiliki satu eselon I yakni sekda provinsi sementara sekda kabupaten/kota hanya menduduki jabatan eselon II\A.

Oleh sebab itu, lanjut Yulianto maka provinsi dan kabupaten/kota masih membutuhkan eselon III yang membantu mengerjakan tugas-tugas kepala dinas sebagai pejabat eselon IIA.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Ridwan Badallah menjelaskan proses pembangunan dan reformasi birokrasi dan kelembagaan di Pemprov Sultra. Beberapa program kerja Gubernur Sultra Ali Mazi juga disampaikan seperti pembangunan jalan Toronipa sebagai akses destinasi wisata nasional, pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah, serta pembangunan perpustakaan internasional.

Pertemuan tersebut diakhri dengan penyerahan Majalah Garbarata edisi Desember 2020 kepada Yuliarto oleh M. Ridwan Badallah.

Laporan : Diskominfo Sultra
Editor : MAIM

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *