Buton Utara Hukum & HAM Kriminal

Ingin Nikah Lagi, Anggota Polres Butur Tega Palsukan Tanda Tangan Istri Sah

DURASISULTRA.ID, BUTON UTARA – Masih berstatus sebagai istri sah, Sitti Aminah bakal melaporkan lagi suaminya yang merupakan seorang anggota polisi dengan inisial Brigadir HN yang bertugas di Polres Buton Utara karena telah menikah tanpa surat izin istri dan pemalsuan tanda tangan izin nikah.

Sebelumnya, Brigadir HN telah dilaporkan oleh Sitti Aminah pada Agustus 2020 yang lalu ke Polda Sultra tentang nikah tanpa izin istri dengan surat bernomor LP/345/VIII/2020/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 4 Agustus 2020 dengan sangkaan pasal UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 279.

Kini, Sitti Aminah akan melaporkan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan suami sahnya guna mempermudah pernikahannya dengan istri barunya.

“Saya tidak pernah mengizinkan untuk menikah lagi, apalagi menandatangani surat izin nikah bermaterai tersebut,” ungkap Aminah, Senin (3/5/2021).

Aminah mengaku, pihaknya mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut dari salah seorang keluarganya yang sempat menemui penghulu sekaligus imam yang menikahkan Brigadir HN dan Istri barunya.

Saat dikonfirmasi awak Media beberapa waktu lalu, Penghulu sekaligus Imam, La Kawasa, membenarkan adanya surat persetujuan nikah istri yang ditandatangani istri sah di atas materai. Namun dirinya mengaku awalnya tidak mengetahui statua surat izin tersebut.

“Padahal (surat izin itu) palsu, istrinya tidak pernah membuat izin tersebut,” sontaknya kaget.

Pihaknya kemudian meminta surat izin palsu tersebut, namun Brigadir HN mengaku telah menghilangkan surat izin palsu tersebut.

“Setelah saya nikahkan, saya minta keterangan izin tersebut, namun Brigadir HN meminta untuk mengcopy kemudian satu dua hari saya tanyakan surat izin tersebut ternyata hilang,” jelasnya saat dihubungi via telephone.

Perlu diketahui, Pasal 263 ayat (1) KUHP Dengan ancaman hukam 6 Tahun penjara yang berbunyi, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat. (LNA/MAIM)

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca Juga  Sidang Kasus Perselisihan Pilkada di 4 Daerah di Sultra dimulai Hari Ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *