Buton Utara Kriminal

Demi Nikah Lagi, Brigadir HN Diduga Kelabui Penghulu Palsukan Tanda Tangan Istri Sahnya

DURASISULTRA.ID, BUTON UTARA – Seorang ibu bhayangkari, Sitti Aminah, bakal lakukan laporan polisi terhadap suaminya Brigadir HN yang bertugas di Polres Buton Utara.

Pasalnya, Brigadir HN yang berstatus sebagai suami sahnya telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin darinya.

Wanita yang memiliki 2 anak bersama Brigadir HN itupun baru mengetahui hal tersebut dari salah seirang keluarganya yang sempat menemui penghulu sekaligus imam yang menikahkan Brigadir HN dan Istri barunya.

Tidak terima dengan perbuatan Brigadir HN, ia pun mengancam akan melaporkan suaminya itu.

“Saya tidak pernah mengizinkan untuk menikah lagi apalagi menandatangani surat izin nikah bermaterai tersebut” Ucap Sitti Aminah kepada awak media ini, Senin, (3/5/2021).

Sebelumnya, Brigadir HN pernah dilaporkan ke Polda Sultra tentang nikah tamlnpa izin istri dengan LP/345/VIII/2020/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 4 Agustus 2020 dengan sangkaan pasal UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 279.

Kini orang nomor dua wakil Bupati Butur itu akan kembali dilaporkan dengan delik yang sama. Bukan hanya itu, ia juga akan dilaporkan atas dugaan telah melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama isteri pertamanya.

Saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu, Penghulu sekaligus Imam, La Kawasa, yang bertindak sebagai penghulu pernikahan Brigadir HN dan wanita barunya membenarkan adanya surat persetujuan nikah istri yang ditandatangani Istri sah di atas materai tersebut.

Lanjutnya, Pihaknya pernah meminta izin menikah lagi dari isteri pertamanya tersebut namun alangkah Ironisnya Brigadir HN tidak memberikannya dan mengaku telah menghilangkan surat izin yang diduga palsu tersebut.

“Setelah saya nikahkan, saya minta keterangan izin tersebut, namun Brigadir HN meminta untuk mencopy kemudian satu dua hari saya tanyakan surat izin tersebut ternyata hilang,” terang La Kawasa saat dihubungi via telepon.

Baca Juga  Manajer PT. Buton Karya Kontruksi Jadi Tersangka Penambangan Ilegal

Untuk diketahui, Pasal 263 ayat (1) KUHP Dengan ancaman hukam 6 Tahun penjara yang berbunyi, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat. (LNA/MAIM)

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *