Kolaka Utara Pelayanan Publik

Bypass Jalur Lasusua – Tobaku Diusulkan Jadi Jalan Nasional

DURASISULTRA.ID, KOLAKA UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) mengusulkan perubahan status atas Jalan Bypass Jalur Lasusu – Tobaku. Hal itu disampaikan langsung ketika menerima kunjungan kerja dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari (Sulawesi Tenggara) Yohanis Tulak Todingrara, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari (Sulawesi Tenggara), Dr. Ir. Haeruddin C. Maddi di Kolut, Jumat (26/3/2021).

Pengusulan perubahan status dari Jalan Kabupaten menjadi Jalan Nasional tersebut didasari oleh pertimbangan kondisi jalan Trans Sulawesi jalan yang selama ini digunakan oleh para pengendara dianggap cukup menyulitkan, utamanya kendaraan pengangkut barang. Diketahui bahwa Kontur Jalan Trans Sulawesi cukup menanjak, berkelok dan sempit.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BPJN XXI Kendari, Yohanis Tulak Todingrara mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum dapat memberi gambaran teknis dan rencana anggaran untuk perubahan status jalur by pass lasusua ini.

“Kunjungan kami hari ini baru sebatas meninjau jalur by pass lasusua, seperti apa kondisi jalur tersebut. Jika nanti rencana pengusulan ini terealisasi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari akan bekerja sama dengan Pemda Kolut dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, ada yang menangani persoalan ombaknya, jalannya dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Selain mengunjungi terkait perubahan status jalan kabupaten yakni jalur By Pass Lasusua menjadi jalan nasional, Kepala BPJN XXI Kendari bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke jalan nasional perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dalam rangka pemeliharaan rutin jalan.

“Selain meninjau jalur By Pass Lasusua, kami juga mengunjungi sungai di Desa Batuganda, Kecamatan Lasusua, serta Bendungan Irigasi di Kecamatan Rante Angin yang kondisinya saat ini rusak, sehingga mempengaruhi kawasan pertanaman padi kurang lebih 300 ha yang berada di sekitarnya,” ujar Dr. Ir. Haeruddin C. Maddi.

Baca Juga  Sambut Baik dan Apresiasi Pendirian SDQu Wahdah Islamiyah, Bupati Mubar: Ini Sesuai Visi-Misi "Rahmatnya Muna Barat"

Namun pihaknya mengaku bahwa mereka tidak bisa terlibat begitu saja dalam mengatasi persoalan tersebut mengingat adanya batasan kewenangan yang dimiliki.

“Untuk kewenangan, kami tidak bisa terlibat begitu saja, karena di bawah 1.000 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sedangkan di atas 1.000 – 3.000 ha menjadi kewenangan Provinsi,” pungkasnya.

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *