Berita Fatwa & Putusan Nasional

1.062 Polsek di Indonesia Tak Berwenang Lakukan Penyidikan Perkara, 15 Di Antaranya Polsek di Wilayah Polda Sultra

DURASISULTRA.ID, KENDARI – Sebanyak 1.062 Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh Indonesia dilarang melakukan penyidikan perkara. Hal ini diputuskan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 Polsek di antaranya berada di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, yakni :

  1. Polsek Sorawolio, Kota Baubau
  2. Polsek Kawasan Pelabuhan, Kota Baubau
  3. Polsek Rumbia, Kabupaten Bombana
  4. Polsek Rarowatu, Kabupaten Bombana
  5. Polsek Kulisusu, Kabupaten Buton Utara
  6. Polsek Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara
  7. Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari, Kota Kendari
  8. Polsek Wolasi, Kota Kendari
  9. Polsek Kawasan Pelabuhan Kolaka, Kabupaten Kolaka
  10. Polsek Lambuya, Kabupaten Konawe
  11. Polsek Tonggauna, Kabupaten Konawe
  12. Polsek Asera, Kabupaten Konawe Utara
  13. Polsek Palangga Selatan, Konawe Selatan
  14. Polsek Kawasan Pelabuhan Raha, Kabupaten Muna
  15. Polsek Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi

Keputusan tersebut memperhatikan soal program prioritas Commander Wish pada tanggal 28 Januari 2021.

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri, dengan rencana aksi mengubah kewenangan polsek hanya untuk pemeliharaan kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu,” kata Sigit dalam surat keputusan tersebut..

Keputusan itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca Juga  Prajurit Yonif 725/Woroagi Raih 3 Medali Emas di Kejuaraan Karate Nasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *